Minggu, 23 Januari 2011

Pelabuhan Tanjung Priok

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dinilai sudah tidak lagi mampu menampung peti kemas yang masuk. Akibatnya, terjadi penumpukan yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah setiap harinya.

"Jika dihitung per tahun, peningkatannya mencapai 13-15 persen," kata Wakil Ketua Umum bidang Perhubungan Kadin DKI Jakarta, Syafrizal, Minggu 21 Januari 2011.

Kondisi ini terjadi lantaran terus meningkatnya jumlah arus peti kemas yang masuk ke pelabuhan itu. Menurut dia, saat ini penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sudah terjadi overload hingga lebih dari 100 persen.

Seharusnya, penumpukan barang ini hanya 70 persen atau paling banyak itu 80 persen. Tapi, sekarang ini jumlahnya sudah lebih, sampai 140 persen.

Dampak tidak terkendalinya penumpukan barang salah satunya menyebabkan alat pemindah barang sulit bekerja. Bahkan, alat sering mengalami kerusakan karena penggunaannya yang berlebihan. Hal itu pun membuat kerugian secara materiil.

"Untuk pergeseran satu kontainer, maka biaya yang harus dikeluarkan berkisar Rp1-2 juta. Sementara itu, setiap hari barang kontainer yang digeser jumlahnya lebih dari 300 barang kontainer," jelas dia.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian DKI Jakarta, Hasan Basri Saleh mengatakan Pemprov DKI tidak bisa menyelesaikan masalah pembangunan pelabuhan Tanjung Priok sendiri. Apalagi, banyak permasalahan yang dihadapi Jakarta, sehingga semuanya harus dibicarakan dengan pemerintah pusat.

"DKI tidak bisa menyelesaikan Jakarta sendiri karena ada batasannya dan itu harus ada kerja sama dengan pemerintah pusat," kata Hasan.

Jumat, 07 Januari 2011

Wabah rabies

Wabah rabies di awal tahun 2011 kembali mengganas. Setelah pekan lalu, tepatnya di awal pergantian tahun, wabah yang menyerang saraf otak ini menewaskan dua korban jiwa. Hal serupa terjadi pada pertengahan pekan ini. Dalam dua hari terakhir rabies merenggut dua korban jiwa yang berasal dari Kabupaten Klungkung.

Korban pertama adalah Dewa Nyoman Kartika (43) asal Banjar Paguran, Bumbungan, Banjarangkan, Klungkung. Korban yang dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, Selasa (4/1/2011), tidak pernah mendapat vaksin antirabies (VAR) pasca-digigit anjing tiga bulan lalu.

“Pasien mendapat gigitan anjing sekitar tiga bulan lalu pada punggung kaki kanannya,” ujar Sekretaris Penanggulangan Rabies RSUP Sanglah Ken Wirasandhi, Jumat (7/1/2011). Saat dirawat di sel isolasi Nusa Indah, pasien menunjukkan gejala klinis rabies, seperti fobia air dan cahaya, gelisah, serta mengeluarkan air liur.

Setelah mendapat perawatan selama dua hari, korban akhirnya mengembuskan napas terakhir pada Kamis (6/1/2011).

Korban berikutnya adalah Wayan Citra (58), warga Banjar Peguyangan, Batu Kandik, Nusa Penida. Wayan Citra merupakan korban rabies pertama dari Nusa Penida.

“Inilah yang ditakutkan, rabies sampai menyeberang pulau. Diperkirakan, ada orang yang membawa anjing ke sana. Dulu sebenarnya sudah diperingatkan agar rabies tidak sampai menyebar ke sana,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Bali Sutedja siang tadi.

Wayan Citra yang dirawat sejak Kamis (6/1/2011) akhirnya meninggal Jumat (7/1/2011) dini hari.

Untuk mencegah penyebaran wabah rabies lebih meluas di Nusa Penida, Dinas Kesehatan Bali akan segera bergerak melakukan sosialisasi kepada warga dan memaksimalkan kinerja rabies centre untuk memenuhi kebutuhan VAR di sana. “Akan dilakukan sosialisasi-sosialisasi di sekolah dan juga sosialisasi kepada warga desa. Vaksinasi dan eliminasi anjing liar juga akan dilakukan. Tetapi, salah satu kendalanya memang medan yang cukup sulit,” ujar Sutedja. Demikian informasi Berita Kita tentang Wabah rabies.

Rabu, 05 Januari 2011

Kalangan pengusaha mebel

Kalangan pengusaha mebel mendesak pemerintah mempermudah regulasi yang mengatur distribusi kayu Jati. Peraturan yang berlaku saat ini, yakni P 55/2006, menyulitkan pengusaha membeli kayu Jati Perum Perhutani dan mengirimnya ke tempat lain di Pulau Jawa. Demikian disampaikan para pengusaha mebel dalam dialog interaktif dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (5/1/2011). Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Harry Santoso, dan Bupati Bojonegoro Suyoto mendampingi kunjungan kerja Menhut menanam 1 miliar pohon, dan menyaksikan kebun bibit rakyat serta industri kehutanan berbasis kayu rakyat di Jawa Timur.

Menurut Sustomo, perajin mebel, Surat Keputusan Menhut Nomor P 55/2006 terlalu kaku sehingga mereka sulit mendapatkan kayu jati dari luar daerah. Perajin berharap, pemerintah mempermudahnya sehingga kayu jati bisa dikirim ke daerah lain.

Menurut P 55/2006, perdagangan kayu jati dan mahoni produk Perum Perhutani wajib melampirkan dokumen dari dinas kehutanan provinsi. Pemerintah mengatur hal ini untuk melindungi Perhutani dari pencurian kayu.

Pengusaha mebel lainnya, Muhammad Cholil, mengeluhkan persoalan bahan baku jati berkualitas. Dia berharap pemerintah bisa membantu produsen mebel mendapat jati berkualitas yang berdaya saing tinggi di pasar ekspor.

Dia mengekspor ke Timur Tengah, Asia Pasifik, dan Eropa. Namun, saat ini Cholil fokus ke pasar domestik karena krisis di negara maju.

Dalam kesempatan yang sama, perajin Aji Kencana yang memproduksi ornamen dari limbah kayu, Eko Suntono (61), menyampaikan kekhawatirannya terhadap penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK mewajibkan semua produk kayu memiliki informasi lacak balak yang lengkap sehingga tidak mengandung bahan baku ilegal.

"Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Kami ini berusaha menggunakan bahan baku limbah kayu dari industri yang lebih besar, seperti pemulung-lah. Tetapi, kalau wajib menjalankan aturan ini, kami tidak sanggup," keluh Eko kepada Menhut.

Eko sedang mendapat pesanan hiasan dinding dari mozaik kayu dari India dan Malaysia. Dia berharap pemerintah mempermudah aturan sehingga bisa lebih mudah untuk mengekspor.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Zulkifli berjanji akan melihat dan mempelajari permintaan pengusaha mebel. Menurutnya, aturan yang dapat menghambat kemajuan industri berbasis hutan tanaman harus segera diatasi.

"Negara-negara maju seperti Korea dan Jepang, mereka tidak membuang sisa kayu. Mereka memanfaatkan semuanya dengan optimal. Ampasnya pun dibuat briket utk dicampur batu bara sebagai bahan bakar. Kita harus bisa seperti mereka," ujar Menhut.

Seusai dialog, Menhut menuju Gresik untuk meninjau pabrik kayu lapis PT Darma Satya Nusantara. Ratusan pekerja tengah sibuk memproduksi kayu lapis yang sebagian diekspor ke Timur Tengah dan Asia Pasifik.

Direktur Utama PT Darma Satya Nusantara Djojo Buntoro mengatakan, mereka membeli kayu sengon rakyat dari Kabupaten Lumajang dengan harga Rp 500.000-Rp 1 juta per meter kubik sesuai diameter. Setiap bulan mereka menyerap sedikitnya 50.000 meter kubik kayu sengon rakyat.

"Sekarang sudah lumayan, pasokan selalu ada karena rakyat sudah tertarik menanam sendiri. Dulu, kami harus mengajari mereka supaya mau menanamnya," ujar Djojo. Demikian catatan online Berita Kita tentang Kalangan pengusaha mebel.
 
 
Copyright © 2013 Berita Kita All Rights Reserved.
Khanza Aulia Shafira Nugroho - Iconia PC tablet dengan Windows 8 By Kanghari Animal World