Rabu, 29 Desember 2010

Pohon tumbang

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia -> Hujan deras ditambah tiupan angin kencang yang kembali melanda Jakarta sore ini mengakibatkan sebuah pohon tumbang menimpa tiang pantograf kereta rel listrik Jakarta-Serpong. Kejadian tersebut terjadi di sekitar Stasiun Palmerah dan Kebayoran atau tepatnya di kilometer 13.

Akibatnya listrik aliran atas terpaksa dimatikan dan perjalanan kereta api terganggu. "Ya betul ada pohon roboh tadi di sekitar Palmerah dan Kebayoran. Listrik dimatikan kereta listrik tak bisa jalan," ujar Kahumas Daop 1 PT KAI, Jakarta, Mateta Rizalulhaq saat dihubungi melalui telepon, Selasa (28/12/2010).

Menurut Mateta, lalu lintas kereta api hanya dipakai satu lajur yakni mengarah ke Serpong, sementara yang lainnya terhalang pohon tumbang.

Sampai berita ini diturunkan, lanjut Mateta antrean panjang penumpang di beberapa stasiun terjadi. Akan tetapi pihak PT KAI belum menyatakan akan memindahkan para penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket untuk dialihkan menggunakan bus. "Ada antrean tapi belum ada pengalihan ke bus," tandasnya.

Senin, 20 Desember 2010

Hari AIDS Sedunia

Meski bulan ini diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember lalu, namun, virus mematikan ini masih saja merenggut korban jiwa di Bali. Bahkan dalam seminggu terakhir 4 pasien HIV/AIDS tewas setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar.

Korban berasal dari 4 Kabupaten/ Kota yang berbeda, yakni Karangasem, Buleleng, Denpasar, dan yang terakhir dari Badung. Kematian empat korban HIV/AIDS ini menambah daftar panjang korban selama tahun 2010. RSUP Sanglah Denpasar mencatat sejak bulan Januari hingga November korban meninggal akibat HIV/AIDS mencapai 64 orang. Ditambah 4 orang dalam seminggu terakhir pada bulan Desember ini, menjadi 67 korban jiwa.

Dari data yang diperoleh pihak RSUP Sanglah Denpasar, rata-rata korban meninggal akibat HIV/AIDS ini tertular virus yang belum ditemukan obatnya tersebut karena hubungan heteroseksual atau seks berlainan jenis.

Menurut konselor klinik VCT (voluntary counselling and testing) RS Sanglah, SA. Suryani AMK, pada tahun 2010 ini, warga yang melakukan tes VCT meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2009 lalu sebanyak 1.279 warga yang melakukan tes VCT, pada tahun ini meningkat menjadi 1.290 warga.

Tes VCT sendiri adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui seseorang tertular HIV atau tidak. Yang sedikit melegakan adalah dari hasil tes tersebut, ternyata jumlah yang positif mengidap HIV mengalami penurunan.

“Dibandingkan dengan tahun lalu, yang positif HIV tahun ini mengalami penurunan sedikit,” ujar Suryani, di RSUP Sanglah, Denpasar, Senin (20/12/2010). Jika tahun 2009 lalu, diketahui 354 orang diketahui positif HIV, tahun ini turun menjadi 322 orang yang hasilnya positif usai menjalani tes.

Rata-rata, mereka yang positif mengidap HIV akibat perilaku seksual yang tidak sehat. “Maka dari itu diharapkan kaum pria, terlebih yang sudah berkeluarga tidak suka 'jajan' diluar,” harap Suryani.

Akibat perilaku suami tidak bertanggung jawab tersebut, banyak istri dan anak yang tidak berdosa turut tertular HIV. Demikian informasi dari Berita Kita tentang Hari AIDS Sedunia.

Sabtu, 18 Desember 2010

Hakim Konstitusi

Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi menanggapi dingin pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra yang menilainya berusaha mencari simpati dewan majelis kehormatan. Menurutnya Saldi hanya bisa bicara.

"Dia investigasi itu bener enggak? Tanpa memeriksa anak saya, tanpa memeriksa yang lain, tapi langsung menarik kesimpulan," ungkap Arsyad saat ditemui di kediamannya, Apartemen Bandar Kemayoran, Jakarta, Sabtu (18/12/2010).

Seperti diberitakan, Sadli ikut dalam tim investigasi dugaan makelar kasus di Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Refly Harun. Dalam laporan tim investigasi, disebutkan salah satu dugaan suap melibatkan Neshawaty Arsyad, anak sulung Arsyad.

Menyusul laporan tim investigasi, Arsyad mengaku tidak bakal mempengaruhi siapa pun. Termasuk Dewan Majelis Kehormatan seperti yang diungkapkan Sadli. Arsyad bahkan siap diperiksa dewan majelis kehormatan yang ditambah dengan Komisi Yudisial dan juga mantang Hakim Konstitusi periode terdahulu.

"Saya dulu sudah katakan, diperiksa 17 orang pun saya siap. Kalau perlu panelis itu ditambah dengan KY dan mantan hakim konstitusi juga," tegasnya.

Sadli menyampaikan penilaiannya terkait sikap Arsyad untuk mundur sebagai Hakim Konstitusi saat ditemui wartawan usai acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (18/12/2010). Seperti banyak pihak, Sadli khawatir sikap akan berpengaruh kepada sikap panel etik hakim yang sudah dibentuk sebelumnya.

"Masalahnya apakah ini menyatakan mengundurkan diri atau mengajukan mengundurkan diri? Kan konsekuensinya berbeda kalau menyatakan mengundurkan diri. Begitu dia menyampaikan langsung berhenti dia secara otomatis berhenti. Jadi yang saya takutkan kalau dia menyatakan akan mengundurkan diri itu jangan-jangan berpengaruh pada panel etik," jelas Sadli. Demikian catatan online Berita Kita tentang Hakim Konstitusi.

Sabtu, 04 Desember 2010

Sejarawan

Sejarawan dari Universitas Negeri Padang Prof Mestika Zed mengatakan, kedudukan Sultan di Daerah Istimewa Yogyakarta idealnya tetap sebagai simbol kerajaan yang memiliki kekuasaan luas namun tetap perlu ada eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.

"Sultan Yogya tetap dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat tertingi, namun untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari bisa dia sendiri atau ada seseorang yang diangkat," kata Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Padang (UNP) di Padang, Sabtu.

Dia mengatakan hal itu terkait polemik yang terjadi tentang kedudukan Sultan dan keistimewaaan Yogyakarta.

Menurut dia, kedudukan istimewa Yogyakarta adalah suatu hal yang harus dimaknai dan tidak bisa diperdebatkan, karena daerah itu oleh penguasa bangsa memang diberikan hak istimewa mengingat perannya dalam sejarah perjuangan.

Dalam UUD 1945, kata Mestika, sudah diatur bahwa negara melindungi hak hukum masyarakat adat, dan Yogyakarta adalah salah satu yang harus dilindungi itu.

"Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengganggu-gugat bagaimana sistem yang diatur pada daerah istimewa itu, termasuk soal pemilihan kepala daerahnya," katanya.

Menurut dia, solusi untuk menyamaratakan soal pemilihan kepala daerah juga tidak bisa dilakukan mengingat kultur masyarakatnya berbeda dengan daerah lain.

"Bagi masyarakat Yogyakarta, Sultan itu tetap pemimpim tertingginya. Terkait hak istimewa pada beberapa daerah memang ada, dan itu sudah diatur oleh undang-undang," katanya.

Mestika menyebutkan sejumlah daerah itu di antaranya Aceh, Yogyakarta dan DKI. "Sebenarnya tidak ada masalah dan tidak perlu diperdebatkan karena memang hal ini sudah ada sejak dulu dan masyarakatnya juga sudah terbiasa dengan hal ini," ujarnya menambahkan.

Mestika juga mengatakan, tidak ada yang bertentangan dengan sistem pemerintahan di Yogyakarta karena sebenarnya beberapa negara maju juga sudah menjalankannya.

"Benar monarki itu bertentangan dengan demokrasi, namun kita bisa menyiasatinya dengan menjadikan Sultan sebagai simbol kekuasaan tertinggi tapi tidak harus sebagai eksekutif yang menjalankan pemerintahan," katanya.

Sultan, katanya, bisa sebagai badan konsultatif dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah itu.

"Kita bisa mencontoh Raja Thailand yang merupakan simbol kerajaan tertinggi namun tidak harus menjalankan pemerintahan," katanya. Demikian informasi Berita Kita tentang Sejarawan.
 
 
Copyright © 2013 Berita Kita All Rights Reserved.
Khanza Aulia Shafira Nugroho - Iconia PC tablet dengan Windows 8 By Kanghari Animal World