Jumat, 09 Desember 2011

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat ini sedang dalam proses pembangunan layanan solusi komputasi awan dari Fujitsu. Komputasi awan oleh BPPT digunakan untuk menunjang infrastruktur IT BPPT internal agar lebih cepat.

BPPT adalah instansi pemerintah pertama yang mengadopsi komputasi awan dan menjadi pengguna Fujitsu Cloud pertama di Indonesia.

Fujitsu dipilih BPPT untuk membangun infrastruktur berbasis awan yang dikonfigurasikan sepenuhnya untuk data center dan knowladge management System, melalui tender yang digelar BPPT pada Oktober 2011. BPPT sendiri menggunakan model private cloud yang akan digunakan oleh Balau Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Tecknologi (IPTEKnet) dan Pusat Data Informasi di BPPT.

Fujitsu Cloud berupaya menyediakan solusi komputasi awan secara lengkap yang mencakup platform dan jasa profesional. Platform Fujitsu yang digunakan BPPT antara lain terdiri dari server PRIMERGY dan sistem storage ETERNUS yang didukung oleh ServerView Resource Orchestrator V3 (ROR V3).

Selain itu, Fujitsu juga menyediakan jasa berupa studi klayakan, merancang arsitektur sistem dan implementasi yang merupakan bagian dari Fujitsu Cloud Profesional Services.

"Cloud yang kami tawarkan ke BPPT bersifat enabler-cloud atau hanya menyediakan infrstruktur untuk membangun cloud untuk instansi tersebut. Sebab BPPT sebelumnya sudah memiliki hardware yang bisa menunjang untuk membangun komputasi awan," ujar Rully Indra Kelana T., Country Head Infrastruktur Integration Services, Fujitsu Indonesia, di hotel Phoenix, Yogyakarta, Jumat (2/12/2011).

"Untuk BPPT kami merancang arsitektur, membangun dan memberikan transfer pengetahuan mengenai cloud ke BPPT," lanjutnya.

Menurutnya BPPT memiliki beberapa keuntungan ketika menggunakan Fujitsu Cloud Profesional. Rully mengatakan," BPPT memperoleh kepercayaan dari dua pemerintah Kota Cimahi dan Pekalongan untuk meningkatkan layanan publik mereka yang berbasis infrastruktur awan.

Kedepannya BPPT akan menargetkan untuk memperluas layanannya ke pemerintah kota/kabupaten lainnya, serta segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Saat ini pembangunan infrastruktur cloud di BPPT masih dalam proses dan ditargetkan selesai pada Januari mendatang," simpulnya.

Jumat, 18 November 2011

Di sela penyelenggaraan ASEAN ke-19

Meteri Perdagangan Indonesia, Gita Wirjawan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Yukio Edano, di sela penyelenggaraan ASEAN ke-19 di Nusa Dua, Bali, Jumat 18 November 2011.

Dalam pertemuan itu, kedua menteri membicarakan perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan regional. Antara lain perkembangan ASEAN dan integrasi ekonomi Asia Timur serta isu perdagangan bilateral kedua negara. Seperti UU Nomor 4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara serta kasus tuduhan dumping atas produk Cold Rolled Coil/ Sheet yang diimpor dari Jepang.

Jepang menyampaikan pendapat dengan membentuk tiga working group yang terdiri atas working group on Trade in goods, trade in services dan investment. Ini untuk mempercepat pembentukan Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA), mengenai perkembangan ASEAN dan kemitraan ekonomi Asia Timur.

Hal lain, Jepang juga menegaskan kembali dukungannya dalam bentuk partisipasi lembaga riset Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dalam studi-studi yang dilakukan ASEAN serta meminta ASEAN, termasuk Indonesia, agar juga dapat memberikan dukungan kepada ERIA.

Terkait dengan UU Mineral dan Batubara (Minerba), Menteri Yukio menyampaikan keprihatinannya agar Indonesia dapat terus memberikan peluang bagi Jepang untuk dapat melakukan impor bahan mentah khususnya produk mineral dan batubara.

Sementara itu, Menteri Gita Wirjawan meyakinkan kepada Jepang bahwa terbentuknya Undang-Undang Minerba sebagai upaya Indonesia untuk mengembangkan industri hilir mineral dan batu bara di dalam negeri yang akan dimulai pada 2014.

"Sektor hilir produk mineral dan batu bara di Indonesia akan menjadi sektor yang sangat atraktif bagi investor asing, termasuk perusahaan Jepang untuk berpartisipasi di Indonesia," kata Gita.

Untuk kasus tuduhan dumping atas produk Cold Rolled Coil/Sheet asal Jepang, pihak Jepang mengharapkan agar produk Cold Rolled Coil/Sheet Jepang dapat dikeluarkan dari proses investigasi.
Menjawab hal ini, Menteri Gita menyampaikan bahwa saat ini otoritas Indonesia sedang dalam proses pelaksanaan investigasi dan hasil investigasi tersebut akan segera disampaikan.

Pada akhir pertemuan, Mendag juga menyampaikan apresiasi dan harapannya agar Jepang dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk melakukan studi ke Jepang. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Menteri Yukio menyatakan akan mengakomodasi permintaan Indonesia dan akan menyampaikan hal ini kepada institusi terkait di Jepang.

Kamis, 27 Oktober 2011

PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan

PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara,dan Barat (Sultanbatara) memastikan stok meteran listrik untuk sambungan baru masih tersedia, termasuk di kawasan perumahan. Pelaksana Harian Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Sultanbatara Deice Uiana memastikan tidak ada kekurangan meteran listrik untuk sambungan baru, baik jenis analog atau digital. Terbukti, hingga saat ini tidak ada lagi daftar tunggu di PLN Wilayah Sultanbatara.Menurutnya, sepanjang jaringan terjangkau, pasti dipasang meteran.“

Yang bisa disambungkan meteran baru jika jarak maksimal 10 tiang,”katanya. Jika lebih dari itu, akan dimasukkan ke dalam potensi daftar tunggu pada 2012. Saat ditanya biaya sambungan baru PLN yang mencapai Rp3,5 juta, dia membantahnya. “Harga yang harus dibeli sesuai daya yang diinginkan,”ujarnya.

Saat ini harga sambungan baruRp750pervoltampere. Jika meteran warga Rp900 kva, biayanya sekitar Rp600.000.“Datang langsung ke kantor PLN jangan lewat perantara, ”katanya. PT PLN juga sudah bekerja sama dengan Real Estat Indonesia (REI) untuk sambungan baru ke perumahan.“Sudah ada kesepakatan antara PT PLN dan REI untuk menuntaskan sambungan listrik di kawasan perumahan,” ungkapnya.

Volume ekspor ikan tuna

Volume ekspor ikan tuna asal Sulsel pada September, yakni 93.202 kilogram (kg). Jumlah ini menurun dibandingkan pada Agustus yang mencapai 119.464 kg. Penyebabnya, proses pengiriman tidak melalui Pelabuhan Makassar,” kata Kepala Badan Sertifikasi Ekspor Ikan Tuna Sulsel Abbas di Makassar, kemarin. Dia memaparkan, penurunan volume ekspor di September karena adanya perusahaan yang melakukan ekspor melalui pelabuhan di Bali. “Jika semua eksportir melakukan proses sertifikasi di Makassar, ekspor ikan tuna dari Sulsel bisa jauh lebih besar,”katanya.

Peningkatan volume ekspor pada Juli dan Agustus banyak disebabkan faktor cuaca dan membuat produksi ikan tuna lebih banyak.“Selain itu, banyak ikan yang me-lakukan migrasi ke perairan Selat Makassar,”ujarnya. Ikan tuna yang diekspor dari Sulsel sebagian besar ditangkap di perairan Teluk Bone,Mamuju, dan Majene.“Sementara untuk pengirimannya masih ke Eropa,”tandasnya.

Ketua Himpunan Eksportir Perikanan Sulawesi Selatan HM Sain Muin mengatakan, adanya peningkatan ekspor ikan tuna di dua bulan tersebut karena armada penangkap melaut secara berkelanjutan. “Khusus ikan tuna, memang sistem tangkapnya bagus sesuai permintaan konsumen Eropa dan Jepang,” ungkapnya. Selain itu, armada yang digunakan adalah kapal berkapasitas besar yang bisa digunakan melakukan penangkapan di perairan dalam.

“Itulah sebabnya kapal-kapal tersebut sangat sedikit memiliki saingan dalam melakukan penangkapan,” katanya. Haltersebutberbedadengan jenis ikan lain, seperti tenggiri, kerapu, kakap merah. Jenis ikan ini itu semakin berkurang.“Termasuk populasi yang semakin menurun. Dalam proses penangkapannya, nelayan lebih banyak di daerah pesisir yang tidak terlalu dalam dengan kapasitas kapal yang relatif lebih kecil,” pungkasnya.

Sabtu, 08 Oktober 2011

kecelakaan speedboat

Sebuah speedboat milik warga terbalik di Sungai Belidang, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (6/10) malam lalu. Akibat kecelakaan tersebut, salah seorang penumpangnya, Nur Hidayat, 30, tewas tenggelam. Sementara, tujuh penumpang lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi sungai. Camat Tulung Selapan OKI A Rahman menerangkan, kecelakaan tersebut terjadi karena speedboat menabrak gundukan rumput di Sungai Belidang, Desa SimpangTiga,KecamatanTulung Selapan, OKI, sehingga terbalik.

Menurut Camat, pada hari itu rombongan korban diperkirakan sebanyak 8–10 orang naik speedboat dari Desa Simpang Tiga dengan tujuan lahan PT Hiu yang bermaksud bekerja sebagai pembersih lahan untuk tanaman akasia. “Kecelakaan tersebut diduga akibat terhalangnya pandangan sopir karena kabut asap sehingga jarak pandang memang terbatas.Akibatnya, sopir speed boat tak sempat mengelakkan tabrakan tersebut,” ujar Camat. Kemudian, semua penumpang langsung tercebur ke sungai karena speedboat terbalik. Namun, setelah di cek ternyata korban Nur Hidayat tidak ditemukan.

“Karena korban Nur Hidayat tidak ditemukan, penumpang yang selamat meminta bantuan dengan warga Desa Simpang Tiga,”katanya. Rahman menuturkan, korban yang merupakan buruh pembersih lahan tanaman akasia milik PT Hiu kemungkinan tidak bisa berenang sehingga yang bersangkutan langsung tenggelam.

“Korban diduga tidak bisa berenang sehingga mayat pria asal Cilacap, Jawa Tengah ini baru bisa ditemukan sekitar pukul 21.00 WIB atau tiga jam setelah tenggelam,” ungkap salah seorang saksi mata di tempat kejadian yang enggan disebutkan namanya.

Jumat, 15 Juli 2011

Ariefuddin

Ariefuddin (43), warga Gambir, Jakarta Pusat, meninggal dunia sesaat setelah membeli tiket di Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/7/2011) sore. Ariefuddin diduga terkena serangan jantung.

"Saat itu sedang tidak ramai. Almarhum sedang membeli tiket commuter line tujuan Jakarta sekitar pukul 16.22. Baru satu-dua langkah meninggalkan loket, ia jatuh dan meninggal," kata Wakil Kepala Stasiun Bogor FS Budiman.

Menurut dia, tubuh korban membiru sehingga diperkirakan terkena serangan jantung. Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Kota Bogor.

Karena korban sudah membeli tiket, kata Budiman, pihaknya akan membantu mengurus asuransi jiwa. "Kami sedang mengurus telegram untuk asuransi korban, walaupun belum naik ke kereta," katanya. Demikian catatan online Berita Kita yang berjudul Ariefuddin.

Selasa, 12 Juli 2011

Deputi Gubernur Bank Indonesia S Budi Rochadi

Deputi Gubernur Bank Indonesia S Budi Rochadi yang meninggal dunia Minggu (10/7/2011) pukul 18.30 waktu New York, Amerika Serikat (AS), atau Senin (11/7/2011) pukul 06.30 WIB lalu, akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) San Diego Hill, Memoriam Park, Karawang Jawa-Barat, Rabu (13/7/2011) siang.

Sebelumnya, almarhum yang meninggal saat menghadiri Bank Note Conference di New York, AS, akan disemayamkan di rumah duka di Komplek BI di Jalan Jaya Mandala I Nomor 39, Pancoran, Jakarta-Selatan. Berdasar informasi yang diterima media, Selasa (12/7/2011) petang, jenazah Budi Rochadi akan dilepas dalam prosesi dari rumah duka menuju Masjid Baitul Ihsan, Komplek BI, untuk dishalatkan.

Jenazah dijadwalkan tiba di Bandar udara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, pagi hari pukul 08.30 sebelum dibawa ke rumah duka. Pegawai BI yang akan memberikan ucapan belasungkawa dan penghormatan terakhir kepada almarhum, diberikan kesempatan di Plasa Masjid Baitul Ihsan, Komplek BI, mulai siang hari pukul 12.30 WIB.

Dalam catatan, Budi Rochadi yang diambil sumpahnya pada 11 Januari 2007, akan mengakhiri jabatannya pada akhir Desember mendatang. Saat terakhir kalinya diwawancarai media pada akhir Maret lalu, Budi Rochadi terlihat sehat sekali. Waktu itu, ia menuturkan banyak hal mengenai kredit usaha mikro dan kecil yang terus menerus dikembangkan di Indonesia. Demikian catatan online Berita Kita yang berjudul Deputi Gubernur Bank Indonesia S Budi Rochadi.

Rabu, 06 Juli 2011

Korban penyekapan dan penganiayaan

Seorang ustaz dan tetangganya menjadi korban penyekapan dan penganiayaan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keduanya mengalami luka memar di bagian muka. Saat dikonfirmasi soal peristiwa ini, Kapolres Pengamanan Pelabuhan dan Pantai (KP3) Ajun Komisaris Besar Asep Safrudin membenarkan informasi tersebut. "Benar, telah terjadi penyekapan dan penangkapan terhadap ustaz dan seorang tetangganya yang berinisial AP," ujar Asep, Rabu (6/7/2011), saat dihubungi wartawan.

Asep mengatakan bahwa ketika itu, sang ustaz yang tinggal di Jalan Sindang Pulo, Koja, Jakarta Utara, tengah mencari tetangganya yang tak kunjung pulang ke rumah sejak tanggal 26 Juni 2011. Diperoleh informasi bahwa AP ditahan oleh para pengurus Kompleks Makam Mbah Priok, Koja. AP ditahan karena kedapatan mencuri uang ziarah makam.

Ustaz berinisial U tersebut dan lima orang lainnya kemudian menyambangi kompleks makam itu pada tanggal 29 Juni 2011. Namun, hanya Ustaz U yang diizinkan masuk. Akan tetapi, bukannya bisa membebaskan AP, Ustaz U justru turut ditahan dan mengalami luka memar.

"Saat ditahan di sana, ustaz juga kena marah warga karena diduga menyuruh anak itu mencuri kotak amal tersebut. Dua-duanya ditahan, diplakban, dan diborgol," kata Asep. Karena keduanya tak kunjung pulang, keluarga akhirnya melapor ke Polres KP3 pada tanggal 2 Juli 2011. "Akhirnya, dibuat laporan orang hilang," ucap Asep.

Polisi kemudian melakukan dialog dengan para pengurus makam sampai akhirnya AP dan Ustaz U dibebaskan hari itu juga sekitar pukul 22.00. Tidak terima keluarganya mendapat kekerasan, ibunda AP dan istri Ustaz U kemudian melapor ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyekapan dan penganiayaan. Ustaz U kini masih berada di RS Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, sementara AP masih di Polres KP3. Demikian informasi dari Berita Kita yang berjudul Korban penyekapan dan penganiayaan.

Minggu, 23 Januari 2011

Pelabuhan Tanjung Priok

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dinilai sudah tidak lagi mampu menampung peti kemas yang masuk. Akibatnya, terjadi penumpukan yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah setiap harinya.

"Jika dihitung per tahun, peningkatannya mencapai 13-15 persen," kata Wakil Ketua Umum bidang Perhubungan Kadin DKI Jakarta, Syafrizal, Minggu 21 Januari 2011.

Kondisi ini terjadi lantaran terus meningkatnya jumlah arus peti kemas yang masuk ke pelabuhan itu. Menurut dia, saat ini penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sudah terjadi overload hingga lebih dari 100 persen.

Seharusnya, penumpukan barang ini hanya 70 persen atau paling banyak itu 80 persen. Tapi, sekarang ini jumlahnya sudah lebih, sampai 140 persen.

Dampak tidak terkendalinya penumpukan barang salah satunya menyebabkan alat pemindah barang sulit bekerja. Bahkan, alat sering mengalami kerusakan karena penggunaannya yang berlebihan. Hal itu pun membuat kerugian secara materiil.

"Untuk pergeseran satu kontainer, maka biaya yang harus dikeluarkan berkisar Rp1-2 juta. Sementara itu, setiap hari barang kontainer yang digeser jumlahnya lebih dari 300 barang kontainer," jelas dia.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian DKI Jakarta, Hasan Basri Saleh mengatakan Pemprov DKI tidak bisa menyelesaikan masalah pembangunan pelabuhan Tanjung Priok sendiri. Apalagi, banyak permasalahan yang dihadapi Jakarta, sehingga semuanya harus dibicarakan dengan pemerintah pusat.

"DKI tidak bisa menyelesaikan Jakarta sendiri karena ada batasannya dan itu harus ada kerja sama dengan pemerintah pusat," kata Hasan.

Jumat, 07 Januari 2011

Wabah rabies

Wabah rabies di awal tahun 2011 kembali mengganas. Setelah pekan lalu, tepatnya di awal pergantian tahun, wabah yang menyerang saraf otak ini menewaskan dua korban jiwa. Hal serupa terjadi pada pertengahan pekan ini. Dalam dua hari terakhir rabies merenggut dua korban jiwa yang berasal dari Kabupaten Klungkung.

Korban pertama adalah Dewa Nyoman Kartika (43) asal Banjar Paguran, Bumbungan, Banjarangkan, Klungkung. Korban yang dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, Selasa (4/1/2011), tidak pernah mendapat vaksin antirabies (VAR) pasca-digigit anjing tiga bulan lalu.

“Pasien mendapat gigitan anjing sekitar tiga bulan lalu pada punggung kaki kanannya,” ujar Sekretaris Penanggulangan Rabies RSUP Sanglah Ken Wirasandhi, Jumat (7/1/2011). Saat dirawat di sel isolasi Nusa Indah, pasien menunjukkan gejala klinis rabies, seperti fobia air dan cahaya, gelisah, serta mengeluarkan air liur.

Setelah mendapat perawatan selama dua hari, korban akhirnya mengembuskan napas terakhir pada Kamis (6/1/2011).

Korban berikutnya adalah Wayan Citra (58), warga Banjar Peguyangan, Batu Kandik, Nusa Penida. Wayan Citra merupakan korban rabies pertama dari Nusa Penida.

“Inilah yang ditakutkan, rabies sampai menyeberang pulau. Diperkirakan, ada orang yang membawa anjing ke sana. Dulu sebenarnya sudah diperingatkan agar rabies tidak sampai menyebar ke sana,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Bali Sutedja siang tadi.

Wayan Citra yang dirawat sejak Kamis (6/1/2011) akhirnya meninggal Jumat (7/1/2011) dini hari.

Untuk mencegah penyebaran wabah rabies lebih meluas di Nusa Penida, Dinas Kesehatan Bali akan segera bergerak melakukan sosialisasi kepada warga dan memaksimalkan kinerja rabies centre untuk memenuhi kebutuhan VAR di sana. “Akan dilakukan sosialisasi-sosialisasi di sekolah dan juga sosialisasi kepada warga desa. Vaksinasi dan eliminasi anjing liar juga akan dilakukan. Tetapi, salah satu kendalanya memang medan yang cukup sulit,” ujar Sutedja. Demikian informasi Berita Kita tentang Wabah rabies.

Rabu, 05 Januari 2011

Kalangan pengusaha mebel

Kalangan pengusaha mebel mendesak pemerintah mempermudah regulasi yang mengatur distribusi kayu Jati. Peraturan yang berlaku saat ini, yakni P 55/2006, menyulitkan pengusaha membeli kayu Jati Perum Perhutani dan mengirimnya ke tempat lain di Pulau Jawa. Demikian disampaikan para pengusaha mebel dalam dialog interaktif dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (5/1/2011). Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Harry Santoso, dan Bupati Bojonegoro Suyoto mendampingi kunjungan kerja Menhut menanam 1 miliar pohon, dan menyaksikan kebun bibit rakyat serta industri kehutanan berbasis kayu rakyat di Jawa Timur.

Menurut Sustomo, perajin mebel, Surat Keputusan Menhut Nomor P 55/2006 terlalu kaku sehingga mereka sulit mendapatkan kayu jati dari luar daerah. Perajin berharap, pemerintah mempermudahnya sehingga kayu jati bisa dikirim ke daerah lain.

Menurut P 55/2006, perdagangan kayu jati dan mahoni produk Perum Perhutani wajib melampirkan dokumen dari dinas kehutanan provinsi. Pemerintah mengatur hal ini untuk melindungi Perhutani dari pencurian kayu.

Pengusaha mebel lainnya, Muhammad Cholil, mengeluhkan persoalan bahan baku jati berkualitas. Dia berharap pemerintah bisa membantu produsen mebel mendapat jati berkualitas yang berdaya saing tinggi di pasar ekspor.

Dia mengekspor ke Timur Tengah, Asia Pasifik, dan Eropa. Namun, saat ini Cholil fokus ke pasar domestik karena krisis di negara maju.

Dalam kesempatan yang sama, perajin Aji Kencana yang memproduksi ornamen dari limbah kayu, Eko Suntono (61), menyampaikan kekhawatirannya terhadap penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK mewajibkan semua produk kayu memiliki informasi lacak balak yang lengkap sehingga tidak mengandung bahan baku ilegal.

"Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Kami ini berusaha menggunakan bahan baku limbah kayu dari industri yang lebih besar, seperti pemulung-lah. Tetapi, kalau wajib menjalankan aturan ini, kami tidak sanggup," keluh Eko kepada Menhut.

Eko sedang mendapat pesanan hiasan dinding dari mozaik kayu dari India dan Malaysia. Dia berharap pemerintah mempermudah aturan sehingga bisa lebih mudah untuk mengekspor.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Zulkifli berjanji akan melihat dan mempelajari permintaan pengusaha mebel. Menurutnya, aturan yang dapat menghambat kemajuan industri berbasis hutan tanaman harus segera diatasi.

"Negara-negara maju seperti Korea dan Jepang, mereka tidak membuang sisa kayu. Mereka memanfaatkan semuanya dengan optimal. Ampasnya pun dibuat briket utk dicampur batu bara sebagai bahan bakar. Kita harus bisa seperti mereka," ujar Menhut.

Seusai dialog, Menhut menuju Gresik untuk meninjau pabrik kayu lapis PT Darma Satya Nusantara. Ratusan pekerja tengah sibuk memproduksi kayu lapis yang sebagian diekspor ke Timur Tengah dan Asia Pasifik.

Direktur Utama PT Darma Satya Nusantara Djojo Buntoro mengatakan, mereka membeli kayu sengon rakyat dari Kabupaten Lumajang dengan harga Rp 500.000-Rp 1 juta per meter kubik sesuai diameter. Setiap bulan mereka menyerap sedikitnya 50.000 meter kubik kayu sengon rakyat.

"Sekarang sudah lumayan, pasokan selalu ada karena rakyat sudah tertarik menanam sendiri. Dulu, kami harus mengajari mereka supaya mau menanamnya," ujar Djojo. Demikian catatan online Berita Kita tentang Kalangan pengusaha mebel.
 
 
Copyright © 2013 Berita Kita All Rights Reserved.
Khanza Aulia Shafira Nugroho - Iconia PC tablet dengan Windows 8 By Kanghari Animal World